Beda dari yang lain bukan berarti seseorang dianggap abnormal. Setiap orang memiliki karakteristik masing-masing, termasuk kondisi neurologis dan level berpikirnya, yang tidak serta-merta dapat dilabeli dengan istilah tersebut.
Yogyakarta, 2 Maret 2026 — Masjid Mardliyyah Islamic Center (MIC) kembali mengadakan Kajian Iftar pada bulan Ramadan 1447 H bersama dosen psikologi Universitas Gadjah Mada, Dra. Sri Kusrohmaniah, M.Si., Ph.D., Psikolog. Tema yang diusung pada kajian kali ini adalah “Neurodiversitas: Redefinisi Kondisi Normal Otak Manusia.”
Sering kali orang mendiagnosis dirinya sendiri tanpa mengetahui kebenaran kondisi yang dialami, hanya berdasarkan informasi yang mereka cerna tanpa ditelaah lebih mendalam. Selain itu, fenomena penggunaan istilah normal versus abnormal masih kerap dijumpai di masyarakat. Paradigma tersebut bahkan masih sering muncul di berbagai lapisan masyarakat dan tidak jarang melabeli orang lain dengan sebutan “abnormal”.
Keresahan Sri terhadap fenomena tersebut semakin menguat dengan adanya diskriminasi perlakuan antara keduanya. Ia menegaskan bahwa cara berpikir masyarakat perlu direkonstruksi ulang. Sebab, konsep “normal” bukanlah satu standar tunggal yang serta-merta memojokkan individu dengan cara berpikir yang berbeda. Seperti yang kita ketahui, manusia memiliki otak dengan spektrum yang beragam, volume korteks yang berbeda, serta pola aktivitas yang berbeda pula. Ia menekankan bahwa perbedaannya bukanlah antara manusia normal dan abnormal, melainkan variasi yang berada pada posisi lebih tinggi atau lebih rendah dalam suatu spektrum.
Lebih lanjut, ia juga menjelaskan perubahan cara pandang terhadap neurodiversitas yang selama ini sering diasosiasikan dengan disabilitas atau kebutuhan khusus, menjadi pendekatan self determination. Ia menegaskan bahwa individu berhak menentukan pilihan hidupnya sendiri, memilih jenis dukungan yang diinginkan, serta tidak dipaksa mengikuti standar “normal” mayoritas. Dalam paradigma lama (model medis), profesional dianggap menentukan apa yang terbaik bagi pasien. Namun, dari sudut pandang paradigma neurodiversitas, individu berhak menentukan kebutuhan, strategi, dan identitasnya sendiri. Hal tersebut sejalan dengan prinsip hak disabilitas yang juga didukung oleh World Health Organization serta pendekatan berbasis hak asasi manusia.
Sri juga mengingatkan tentang heterogenitas dan variasi konektivitas pada otak manusia yang menyebabkan individu memiliki cara kerja otak yang berbeda dari mayoritas (neurodivergent), berbeda dengan mereka yang mengikuti pola mayoritas (neurotypical). Oleh karena itu, normalitas merupakan konstruksi statistik dan sosial, bukan kebenaran biologis yang absolut. “Otak yang berbeda bukan berarti otak yang rusak atau cacat,” pungkasnya di akhir kajian.
Wallahu a’lam bis-sawab
Tim Redaksi RBM 1447 H